Yerusalem, SPNA – Otoritas pendudukan Israel, sebagaimana dilansir dari Palinfo, pada Jumat (22/10/2021), menyetujui pembangunan ribuan unit permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, dalam persetujuan publik pertama, sejak pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dari Partai Demokrat menjabat.
Dewan Perencanaan Tertinggi di kantor Administrasi Sipil Israel pada Kamis malam, mengumumkan bahwa pada pekan depan, mereka akan menyetujui perencanaan dan konstruksi untuk sekitar 3100 unit unit permukiman baru, di Tepi Barat.
Dewan Perencanaan Tertinggi mengklaim akan menyetujui, secara paralel, pembangunan sekitar 1.300 unit permukiman di desa-desa Palestina yang terletak di Zona C, di Tepi Barat yang diduduki.
“Ini akan menjadi hal pertama kalinya, di mana pembangunan permukiman disetujui, sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjabat, dan untuk pertama kalinya sejak 2007 Israel menyetujui pembangunan di tanah Palestina dalam skala besar,” lapor Media i24 Israel, sebagaimana dilansir dari Palinfo.
Sebelumnnya, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, telah menyatakan pada awal Agustus bahwa ia bermaksud untuk menyetujui pembangunan 1.000 unit rumah di Area C, yang merupakan sekitar 60 persen dari Tepi Barat yang diduduki.
Organisasi sayap kiri Israel, Peace Now, menegaskan bahwa persetujuan pembangunan di permukiman menegaskan bahwa pemerintah Naftali Bennett, terus menerapkan kebijakan aneksasi yang sama yang dilakukan oleh Netanyahu.
“Kami memohon kepada para pemimpin Partai Buruh dan Meretz untuk menuntut segera penghapusan konstruksi yang merugikan kepentingan Israel, dan setiap solusi politik di masa depan,” pesan Peace Now.
Langkah kebijakan yang diambil otoritas pendudukan Israel ini dilakukan menjelang kunjungan pertama Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, ke Rusia atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Jumat pagi.
Media Israel mengungkapkan rincian rencana pemerintah Bennett, untuk menggandakan pemukiman di Lembah Yordan yang diduduki, menambahkan rencana permukiman besar di kota Yerusalem yang diduduki, yang akan mencegah solusi masa depan dan pembentukan negara Palestina. Semua hal ini datang bersamaan dengan Perdana Menteri Israel yang menegaskan niatnya untuk tetap bertahan di Dataran Tinggi Golan (Suriah yang diduduki) dan menggandakan jumlah permukim Israel di tempat tersebut.
(T.FJ/S: Palinfo)
