Jakarta, NPC – Nusantara Palestina Center (NPC) menghadiri diskusi kelompok terarah (FGD) bersama Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Palestina, Selasa (15/3/2022) siang.
Diskusi yang digelar di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara III Lt. 2 tersebut dalam rangka membicarakan perkembangan terkini di Palestina.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Ketua GKSB DPR RI – Palestina Syahrul Aidi Ma’zat, Dubes Palestina H.E. Dr. Zuhair Al Shun dan Direktur Timur Tengah Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Bagus Hendraning Kobarsyih.
Diskusi ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan Non-Governmental Organization (NGO) Indonesia, di antaranya Direktur Eksekutif Adara Relief International Sri Vira Chandra, Direktur Global Humanity Network ACT Andi Noor Faradiba S, Ketua Umum BSMI M. Djazuli Ambari, Ketua Harian Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Azhar Suhaimi, Ketua Presidium Mer-C Dr. Sarbini Abdul Murad, Wakil Direktur NPC Masri Udin, dan beberapa perwakilan media.
Dalam penuturannya, Syahrul Aidi Ma’zat mengatakan, Indonesia pada berbagai kesempatan di forum-forum dunia selalu menyerukan agar dunia bersatu dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan mengakhiri pendudukan ilegal oleh Israel. Fenomena yang ada berupa pembangunan pemukiman ilegal, penggusuran, dan penghancuran rumah warga Palestina, semua itu bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.
“Delegasi DPR RI di sidang umum Inter Parliamentary Union (IPU) yang ke 143 di Madrid, November tahun lalu, berikhtiar mengajukan draft resolusi sebagai emergency item IPU terkait darurat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Usulan kami tersebut ditolak karena kalah voting. Kami akan kembali mengajukan draft tersebut di sidang umum IPU ke-144 di Bali pada tanggal 20-24 Maret ini,” ucap Syahrul.
Menurut Syahrul, ada tiga alasan kenapa Indonesia harus berperan aktif dalam kemerdekaan Palestina. Pertama soal kemanusiaan, kedua kewajiban moral Indonesia sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955 untuk membebaskan Palestina dari kolonialisme dan yang ketiga karena Palestina sebagai pendukung paling awal kemerdekaan Indonesia.
“Dalam pandangan kami, bahwa persoalan Palestina harus dilihat dari perspektif di bawah ini: satu, ini masalah kemanusiaan yang terkoyak lebih dari tujuh dekade. Dua, kewajiban moral Indonesia sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955 untuk membebaskan Palestina dari kolonialisme. Tiga, Palestina sebagai pendukung paling awal kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.
Hal itu senada dengan pernyataan Bagus Hendraning Kobarsyih. Dirinya mengatakan Indonesia selalu mengeluarkan keputusan-keputusan produktif untuk menyelesaikan masalah Palestina sebagai cerminan tanggung jawab kemanusiaan untuk memelihara dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional.
“Salah satu komitmen yang kita pertahankan yaitu komitmen founding fathers kita, di sini jelas sekali bahwa untuk Israel selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Saya kira yang telah disampaikan oleh presiden Soekarno tahun 1962 ketika ASIAN Games ketika itu dan ketika bung Karno menolak delegasi Israel untuk hadir di acara tersebut,” kata Bagus.
Ke depan Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengambil upaya nyata mewujudkan perdamaian. Hal ini akan menjadi salah satu isu utama yang akan dilakukan Indonesia di kancah dunia.
Sementara itu Dubes Palestina untuk Indonesia, H.E. Dr. Zuhair Al Shun, mengatakan bahwa Indonesia merupakan saudara dekat Palestina yang selalu dan akan terus bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya.
“Gagasan ini menegaskan bahwasannya saudara kami rakyat Indonesia selalu berdiri di atas keadilan terkait isu Palestina, yang mana mengarah pada adanya perdamaian yang adil dan komprehensif untuk selamanya, dan bahwa Kota Suci Yerusalem atau Yerusalem Timur adalah Ibu kota Negara Palestina,” tandasnya.
Wakil Direktur Pelaksana NPC Masri Udin meminta dukungan dan pendampingan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di Palestina. Lebih lanjut, ia juga mengajak DPR dan MPR RI untuk turut serta merangkul lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di tanah air untuk menjalankan tugas kemanusiaan di Palestina.
“Kami merekomendasikan, yang pertama meminta dukungan pendampingan dan perlindungan dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas dan program-program di Palestina. Kedua, mengajak DPR dan MPR RI untuk merangkul lemaga-lembaga kemanusiaan yang ada di tanah air yang bekerja untuk Palestina,” pungkas Masri.
