Ramallah, NPC – Israel memberikan persetujuan pada hari Selasa (19/10/2021) untuk 4.000 warga Palestina untuk mendaftar sebagai penduduk Tepi Barat yang diduduki Israel. Hal ini merupakan langkah pertama dalam 12 tahun terakhir.
Penduduk yang baru diregistrasi telah tinggal di Tepi Barat, termasuk 1.200 orang yang dianggap tidak berdokumen karena mereka belum terdaftar di Pendaftaran Penduduk Palestina dan 2.800 lainnya yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai penduduk Jalur Gaza yang diblokade.
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan bahwa pihaknya telah menyetujui pendaftaran baru dengan alasan kemanusiaan sebagai bagian dari kebijakan untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kehidupan warga Palestina di Yudea dan Samaria (istilah alkitabiah untuk penyebutan Tepi Barat bagian selatan dan utara).
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari tahun 1967 dan menjalankan kontrol administratif penuh di sebagian besar wilayah.
Persetujuan baru akan membuat ribuan orang memenuhi syarat untuk mendapatkan dokumen identifikasi Otoritas Palestina (PA) dan mengubah alamat tempat tinggal mereka.
Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), cabang militer Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil di wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) bahwa Israel belum menyetujui batch baru pendaftaran Palestina di Tepi Barat sejak 2009.
Koalisi pemerintahan Israel, yang mengakhiri 12 tahun berturut-turut sayap kanan Benjamin Netanyahu, berkomitmen untuk meningkatkan mata pencaharian di Tepi Barat.
Tidak termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi, sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, karena itu adalah tanah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.
Perdana Menteri Naftali Bennett, mantan kepala kelompok lobi pemukim, menentang kenegaraan Palestina dan telah mengesampingkan pembicaraan damai formal dengan PA selama masa jabatannya. Dia mengatakan lebih memilih untuk fokus pada perbaikan ekonomi.
Hussein al-Sheikh, seorang pejabat senior PA yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki, mengatakan di Twitter bahwa 4.000 orang itu memperoleh hak kewarganegaraan mereka dan akan menerima kartu identitas.
Israel menangguhkan persetujuan ketika pemberontakan Palestina meletus pada tahun 2000. Israel memberikan sekitar 32.000 izin reunifikasi pada tahun 2008 dan 2009, tetapi sebagian besar membekukan proses, kecuali segelintir kasus kemanusiaan sejak saat itu.
Gantz memberikan persetujuan baru sekitar tujuh minggu setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat. Itu adalah pertemuan tingkat tertinggi antara Abbas dan seorang menteri Israel yang diumumkan kepada publik sejak pemerintah baru Israel dibentuk pada Juni.
Sumber: dailysabah.com/
