7 Langkah Proyek Permukiman Ilegal Besar-besaran Israel di Palestina

Tel Aviv, SPNA – Organisasi Peace Now Israel, pada Sabtu (30/10/2021), mengatakan bahwa pemerintah pendudukan Israel saat ini sedang mengerjakan tujuh langkah proyek permukiman ilegal besar di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk kemajuan dalam tiga proyek permukiman besar di Yerusalem Timur yang diduduki dan sekitarnya.

“Pemerintahan Bennett Lapid yang dibentuk pada 13 Juni 2021 mengumumkan status quo terkait kebijakan permukiman. Dalam pengamatan selama empat setengah bulan pertama pemerintahan mereka menunjukkan bahwa status quo tidak dipertahankan di segala sesuatu yang berkaitan dengan permukiman. Pemerintahan telah secara aktif bekerja untuk memperkuat permukiman dan memperdalam aksivitas pendudukan Israel di wilayah Palestina,” ungkap Peace Now.

Peace Now menyajikan laporan sebagian daftar perkembangan permukiman sejak mulainya pemerintahan Bennet saat ini, yaitu:

Pertama, Promosi Rencana Proyek Permukiman

– Rencana untuk membangun sekitar 3.000 unit permukiman yang telah disetujui oleh Dewan Tinggi Perencanaan Administrasi Sipil, pada hari Rabu lalu, dan di antara rencana tersebut adalah ribuan unit di permukiman di kawasan pedalaman Tepi Barat: 628 unit di Eli, 399 unit di Revava, dan 286 unit di Har Bracha, dan 380 unit di Kedumim.

– Tender pembangunan 1.355 unit permukiman, pada 24 Oktober 2021, tender dikeluarkan untuk 1.355 unit permukiman, dan 83 lainnya di Givat Hamatos di Yerusalem Timur, termasuk perluasan permukiman Ariel sebanyak 731 unit.

– Pemukiman baru di Atarot (Bandara Internasional Al-Quds di Qalandia), pemerintah Israel mempromosikan rencana fatal yang berkenaan dengan prospek perdamaian dan solusi dua negara, di mana sebanyak 9.000 unit permukiman di jantung kota Palestina yang berdekatan antara Ramallah—Kafr Aqab Qalandia dan Al-Ram di Bandara Qalandia.

Kementerian Perumahan Rakyat menyiapkan rencana tersebut dalam beberapa tahun terakhir, tetapi belum diajukan untuk disetujui. Dengan pemerintahan baru, rencana awal tersebut akan dibahas pada 6 Desember 2021 dengan Panitia Perencanaan dan Pembangunan di Yerusalem.

Dengan kata lain, rencana tersebut, yang sampai sekarang hanya berupa sketsa di atas kertas beberapa perencana, atas inisiatif pemerintah Bennet saat ini, akan menjadi dokumen hukum dan prosedur persetujuan (yang mungkin memakan waktu sekitar satu atau dua tahun) akan mulai dilaksanakan.

Secara politis lebih mudah untuk menghentikan rencana tersebut sekarang, daripada setelah proses persetujuan dimulai.

– Permukiman “E-1”. Rencana permukiman E-1 dapat didefinisikan sebagai rencana yang dapat memberikan pukulan fatal bagi prospek perdamaian dan solusi dua negara.

Meskipun rencana tersebut merupakan titipan pemerintah sebelumnya, tetapi diskusi keberatan (yang diperlukan untuk melanjutkan rencana) diidentifikasi oleh pemerintah Bennet saat ini dan telah berlangsung pada 18 Oktober, serta akan dilakukan diskuli lainnya yang dijadwalkan pada 21 Oktober.

–  Givat Hamatos. Rencana permukiman di Givat Hamatos berakibat fatal dalam hal prospek perdamaian dan solusi dua negara.

Tender pembangunan dan penyelesaian diterbitkan sebelum pembentukan pemerintahan baru, tetapi pemerintah baru tidak mengambil langkah apa pun untuk menghentikan atau menunda pembangunan.

Selama kunjungan Menteri Luar Negeri, Lapid, ke Washington pada Oktober 2021, komite lokal di Yerusalem menyetujui “perampasan” yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

Pada tanggal 24 Oktober, sebuah tender dikeluarkan untuk pembangunan sebanyak 83 unit permukiman di Givat Hamatos, yang tidak diberikan dalam penawaran awal.

Kedua, Pembangunan Permukiman

Pemabangunan permukiman baru di Hebron. Pada minggu 20 Oktober, aktivitas konstruksi pembangunan 31 unit permukiman baru di jantung kota Palestina Hebron.

Meskipun persetujuan dan anggaran ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, awal pelaksanaannya terjadi pada masa pemerintah saat ini.

Perlu dicatat bahwa sejak tahun 1980-an, tidak ada satu pun permukiman baru yang dibangun di pusat kota Hebron (kecuali satu unit bangunan di Tel Rumeida pada tahun 2002).

Terowongan Qalandia. Pengerjaan Terowongan Qalandia dimulai beberapa hari sebelum  pembentukan pemerintahan yang baru, sebuah jalan yang secara signifikan dapat mengubah perkembangan permukiman jauh di Tepi Barat di Ramallah dan wilayah utara.

Ketika pemerintah saat ini mengambil alih kekuasaan, proyek ini masih dalam tahap awal, dan relatif mudah untuk dihentikan dan menghemat banyak uang.

Ketiga: Pusat Permukiman Baru

Pusat permukiman terdepan Evitar. Tempat ini didirikan di awal jalan pemerintah, dan alih-alih dievakuasi, pemerintah setuju untuk meninggalkan bangunan di daerah tersebut dan menempatkan tentara untuk menjaganya, sambil berjanji untuk melegalkan pusat permukiman tersebut jika memungkinan ternyata secara hukum.

Sejak saat itu, pasukan tentara Israel terlibat unjuk rasa dan bentrokan dengan penduduk Palestina dengan serangan setiap hari mengggunakan batu dan kembang api. Dalam aksi konfrontasi setidaknya tujuh warga Palestina tewas oleh tembakan tentara Israel.

Pertanian Mevut Jericho, yaitu sebuah pusat permukiman pertanian yang didirikan pada Agustus 2021 di dekat permukiman Mevut Jericho, utara Jericho.

Penduduk Palestina menyatakan bahwa pemukim Israel di daerah tersebut mengganggu mereka, menghalangi jalan, mengancam para pengembala, dan pekerja Palestina di lokasi konstruksi Palestina terdekat (di Zona A).

Pertanian Karni Re’im. Setelah upaya untuk mendirikan sebuah lahan pertanian di daerah Khirbet Shehadeh (di tanah Deir Istiya), pada bulan Agustus 2021, sebuah lahan pertanian baru didirikan di dekat pos terdepan permukiman Havat Yair di tanah Deir Istiya.

Membangun rumah dan tempat tinggal di pusat permukiman yang berpenghuni.

Ramat Migron: Pada awal tahun, sebuah pertanian kecil didirikan di bukit tempat pusat permukiman Migron berada.

Kementerian Pertanian Israel mengakui bahwa mereka mendanai organisasi yang membantu pos-pos permukiman pertanian di wilayah Palestina.

Keempat, Kekerasan Pemukim Israel

Hampir tidak ada hari di mana pemukim Israel tidak menyerang penduduk Palestina, petani, lahan pertanian, dan harta benda mereka.

Musim panen tahun ini sangat keras, dengan pemukim menebang ratusan pohon zaitun, mencuri ratusan pohon zaitun, dan melakukan banyak serangan fisik terhadap petani Palestina.

Pemerintah Israel hanya berbuat sedikit (itu pun jika ada) untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut, dan kami hampir tidak mendengar para menteri di pemerintahan Israel berbicara menentang tindakan-tindakan kekerasan yang tidak boleh diabaikan secara diam-diam.

Kelima, Penghancuran Bangunan Milik Penduduk Palestina

Grafik penghancuran dan pembongkaran bangunan milik penduduk Palestina di tanah-tanah Palestina terus meningkat.

Sejauh ini, selama empat bulan sejak 21 Juni, pendudukan Israel telah menghancurkan sebanyak 260 bangunan di Zona C, yang hampir sebanyak yang dihancurkan sepanjang tahun 2017.

Keenam, Syekh Jarrah dan Silwan

Ribuan warga Palestina di Yerusalem Timur mengalami berbagai tahap gugatan penggusuran yang diajukan oleh para pemukim Israel di Sheikh Jarrah dan Silwan.
Pemerintah Israel punya kesempatan dan kuasa untuk membantu mencegah terjadinya ketidakadilan bagi penduduk tetapi membiarkannya.

Ketujuh, Anggaran

Minggu ini, pemerintahan Bennet mengumumkan peningkatan “dana koalisi” sebesar 600 juta shekel menjadi 2 miliar shekel. Sebagian besar dana ini akan dialokasikan untuk proyek permukiman dan proyek-proyek terkait.

Data dari organisasi hak asasi manusia Israel, Peace Now, menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 666.000 pemukim Israel, yang tersebar di sebanyak 145 permukiman besar, dan 140 pusat permukiman lainnya (secara tanpa izin) di Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

Sebelumnya, utusan PBB untuk proses penyelesaian Timur Tengah, Tor Wencesland, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa PBB menyatakan menyatakan keprihatinan atas pengumuman oleh otoritas Israel terkait tender pembangunan unit permukiman baru dan berlanjutnya proyek perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

“Semua permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, dan akan tetap menjadi hambatan utama bagi perdamaian, serta harus segera dihentikan,” sebut Tor Wencesland.

(T.FJ/S: Palinfo)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top

kantor pusat

Jl. Bina Marga No. 25, C99 Business Park, Kaveling 9N, RT.08 / RW.03 Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13850

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue