Tel Aviv, SPNA – Media Israel melaporkan, pada Minggu (07/11/2021), bahwa anggota Knesset dari Partai Zionis Religius akan mengajukan RUU yang sebelumnya diajukan, tetapi gagal disahkan walaupun pada pada era pemerintahan Benjamin Netanyahu. RUU tersebut berkaitan dengan proses pemutihan atau legalisasi pos-pos permukiman atau yang lebih dikenal sebagai permukiman kecil.
Orit Struck dari Partai Zionis Religius adalah orang yang memprakarsai langkah tersebut dengan tujuan mengajukannya sebagai RUU di Knesset dengan tujuan untuk menantang koalisi pemerintah saat ini, terutama partai sayap kanan Israel yang diwakili oleh Perdana Menteri Naftali Bennett.
Berdasarkan laporan media Maariv Israel, Orit Strurk akan mempresentasikan RUU tersebut di hadapan Komite Menteri Legislatif dan akan diajukan dalam sidang pleno Knesset, yang diadakan pada hari Rabu, bahkan jika hal tersebut tidak didukung oleh Komite Menteri.
Langkah tersebut telah didahului dengan mengirimkan surat kepada para menteri di pemerintahan pendudukan Israel dari partai sayap kanan dan Partai New Hope (partai politik nasional-liberal, sayap kanan-tengah di Israel). Surat tersebut dikirim melalui organisasi “Land of Israel Lobby” di dalam Knesset, yang mencakup sejumlah anggota dari partai sayap kanan, termasuk Likud, dengan tujuan untuk mengingatkan para menteri akan janji elektoral untuk bekerja melegitimasi pos-pos permukiman tersebut dengan baik.
Pembicaraan berkaitan dengan 70 pos permukiman kecil yang didirikan di Tepi Barat yang dikategorikan sebagai permukiman ilegal, di mana penduduk mereka menuntut penyediaan layanan infrastruktur, pembangunan unit permukiman di dalamnya, dan untuk mendorong para pemukim Israel untuk pindah ke sana.
Dalam pertemuan pertama pemerintahannya, Bennett berjanji untuk bekerja melegitimasi pos-pos permukiman ilegal ini.
Menteri Dalam Negeri Ayelet Shaked dari Yamina, mengingatkan bahwa partainya telah menyatakan komitmennya dalam setiap kesepakatan koalisi bahwa masalah penataan permukiman ini akan menjadi hal yang prioritas, sementara pemimpin partai Harapan Baru dan Menteri Kehakiman Gideon Sa’ar mengatakan pada saat itu bahwa dirinya menganggap ini sebagai kewajiban moral Israel terhadap warganya.
Berdasarkan laporan media Israel, sebagaimana dilansir dari Palinfo, menyebutkan bahwa Organisasi Lobi Tanah Israel atau Land of Israel Lobby juga mengirim surat kepada menteri dari Partai Biru Putih (aliansi politik sentris dan liberal di Israel), dan Yisrael Beiteinu (partai sayap kanan nasionalis).
Dalam surat tersebut, mereka merujuk pada persetujuan pemerintah untuk membangun desa-desa Badui di Negev dan untuk mempromosikan proyek-proyek yang akan memungkinkan pembangunan di “sektor Arab” dan penduduk Palestina di Zona C, sambal mengabaikan penderitaan para pemukim Israel di pos-pos permukiman mendekati musim dingin.
(T.FJ/S: Palinfo)
