Jalur Gaza, SPNA – Bank Dunia, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Selasa (09/11/2021), mengatakan bahwa Jalur Gaza masih mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, dengan meningkatnya angka pengangguran dan memburuknya kondisi sosial, yang menunjukkan ketidakpastian prospek masa depan mengingat terbatasnya sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.
Laporan Bank Dunia, dari hasil pemantauan ekonomi Palestina, menyoroti tantangan utama yang dihadapi ekonomi Palestina secara umum, terutama kinerja ekonomi dan kebutuhan pembangunan Jalur Gaza.
Mengomentari laporan tersebut, Kanthan Shankar, Direktur dan Perwakilan Tetap Bank Dunia di Tepi Barat dan Jalur Gaza, mengatakan bahwa perekonomian Gaza masih dalam keadaan hampir stagnan akibat konflik 11 hari terakhir di bulan Mei.
Kanthan Shankar menjelaskan, tingkat pertumbuhan di Gaza mencapai 5,4 persen pada semester pertama tahun 2021, dan diperkirakan akan mencapai 6 persen tahun ini, tetapi pertumbuhan diperkirakan akan menurun pada tahun 2022 menjadi sekitar 3 persen akibat laju pemulihan yang semakin berkurang setelah krisis Covid-19 dan kelangsungan hidup yang terbatas.
Laporan Bank Dunia membahas efek keseluruhan akibat blokade selama bertahun-tahun terhadap ekonomi Gaza, yang kini telah menyusut menjadi persentase kecil dari perkiraan potensinya.
Shankar menjelaskan bahwa kontribusi Jalur Gaza terhadap perekonomian Palestina secara keseluruhan telah menyusut setengahnya selama tiga dekade terakhir, di mana saat ini hanya mencapai 18 persen.
“Kemerosotan ekonomi Jalur Gaza telah sangat mempengaruhi standar hidup, di mana tingkat pengangguran mencapai 45 persen, tingkat kemiskinan mencapai 59 persen sebagai akibat dari konflik 11 hari terakhir, dan situasi semakin memburuk akibat merebaknya pandemi Corona,” sebut laporan Bank Dunia.
Penduduk Palestina di Jalur Gaza menderita kekurangan listrik, air, dan layanan sanitasi, trauma akibat konflik, dan pembatasan pergerakan.
“Kondisi kehidupan yang mengerikan dan ketergantungan yang besar pada bantuan sosial bagi rakyat Gaza menjadi perhatian serius, dan sangat penting bahwa semua pihak melakukan upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi dalam dalam laporan Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Cepat di Jalur Gaza pada 2021, yang dipimpin oleh Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB untuk mendukung upaya rekonstruksi dan membalikkan penurunan indikator pembangunan, serta standar hidup di Jalur Gaza,” kata Shankar.
Adapun langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan antara lain meningkatkan sarana penyediaan listrik, pembangunan infrastruktur, dan jaringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik, termasuk pengiriman gas alami ke Jalur Gaza.
Hanya satu persen populasi di Jalur Gaza yang memiliki akses ke air minum yang baik dan layanan pengolahan air limbah dalam jumlah terbatas, sehingga Jalur Gaza menghadapi kebutuhan mendesak untuk akses ke pasokan air minum yang sehat dan pengolahan 95 persen dari air limbah yang dihasilkan di Gaza.
Bank Dunia mendesak pentingnya melakukan upaya untuk menghubungkan kembali Jalur Gaza dengan ekonomi Tepi Barat dan pasar luar negeri, termasuk mengeluarkan izin usaha bagi pedagang Gaza, dan mengurangi pembatasan persyaratan produksi.
“Hal ini juga diperlukan untuk bekerja pada akses universal ke konektivitas digital yang akan membantu menghubungkan orang dan ekonomi ke pasar regional dan global.”
“Penting juga bekerja ke konektivitas digital yang akan membantu menghubungkan masyarakat dan ekonomi ke pasar regional dan global,” sebut Shankar.
Ia menyerukan perlunya penyediaan layanan komunikasi 3G, setidaknya dalam kerangka waktu yang jelas dan memudahkan pembatasan masuknya peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
(T.FJ/S: Palinfo)
