Ramallah, NPC — Hari Rabu (9/2/2022), Kementerian Luar Negeri dan Emigran Palestina mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan gerakan diplomatik dan hukum untuk menjatuhkan sanksi internasional terhadap Israel sebagai kekuatan pendudukan dan meminta pertanggungjawaban kejahatan perang Israel.
Kementerian tersebut menegaskan dalam sebuah pernyataan pers soal penolakan rakyat Palestina untuk menerima pendudukan dan pemukiman ilegal Israel dan penolakan mereka terhadap rezim apartheid.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk kejahatan dan pelanggaran pendudukan dan elemen pemukim Israel yang terus berlanjut terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdaya, terutama adalah pembantaian keji yang dilakukan oleh regu pasukan Israel kemarin di jantung kota Nablus, yang diikuti oleh serangkaian panjang pelanggaran, kejahatan dan serangan provokatif yang dilakukan oleh milisi pemukim dan organisasi teroris serta asosiasi mereka di seluruh Tepi Barat yang diduduki.
Palestina menganggap pemerintah Israel dan berbagai cabangnya bertanggung jawab penuh dan langsung atas kejahatan sehari-hari ini, serta dampak dan konsekuensi bencana di arena konflik.
Lebih lanjut, Palestina juga memperingatkan komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia serta pihak-pihak yang kompeten agar ikut serta menyikapi pelanggaran dan kejahatan ini tak sebatas sebagai angka dalam statistik.
Pemerintah Palestina menunjukkan bahwa keengganan pemerintah AS untuk mengimplementasikan komitmennya terhadap Palestina, lemahnya tekanan AS terhadap Israel, dan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi kewajibannya dan memikul tanggung jawab hukum dan moral, telah memicu dan menambah ketegangan di arena konflik.
Sumber: youm7.com/
