Ramallah, SPNA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberikan Israel waktu setahun untuk menarik kekuasaannya dari wilayah 1967.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76, Jum’at (27/08/2021), Presiden Palestina mengkritik penjajahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina serta sikap pasif dunia internasional.
Berikut cuplikan teks pidato Presiden Mahmoud Abbas:
Sudah 73 tahun rakyat Palestina menghadapi penjajahan yang dilakukan Israel.
Sebagian besar diusir dari tanah air dan bangunan rumah mereka direbut paksa. Saya dan keluarga serta segenap bangsa Palestina memiliki surat keterangan sah atas kepemilikan lahan di Palestina sejak 73 tahun. Di mana surat tersebut diakui PBB.
Ini adalah surat kepemilikan yang kami dan jutaan warga Palestina miliki sampai saat ini. Meskipun demikian, rakyat Palestina tak memperoleh kembali hak milik mereka disebabkan politik Israel yang menolak mengakui hak bangsa Palestina untuk kembali ke tanah air.
Otoritas Israel justru menetapkan hukum dan aturan yang membuat warga Palestina terusir dari rumah mereka. Hal ini seperti yang terjadi di Syaikh Jarrah dan Silwan, di kota suci Al-Quds. Hukum internasional menyebutkan Tindakan represif Israel sebagai pembersihan etnis dan melanggar hukum internasional.
Sudah 74 tahun Israel menjajah sisa wilayah Palestina, baik di Tepi Barat, Al-Quds, dan Jalur Gaza. Meskipun kami telah menandatangani perjanjian damai mengakui kedaulatan Israel di tahun 1993 yang dikenal dengan “Perjanjian Oslo.”
Sampai hari ini, Kami sudah mematuhi butir-butir Perjanjian Oslo. Kami juga tunduk dengan setiap perjanjian damai berlandaskan hukum internasional diantaranya Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, dan Perjanjian Peta Jalan Damai di tahun 2003. Sayangnya, Israel tidak menghormati perjanjian tersebut.
Pelaranggaran hukum dan perang yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, tak akan menghentikan perjuangan warga Palestina demi meraih kebebasan dan kemerdekaan. Imperialisme yang dibangun Israel di Palestina akan berakhir cepat atau lambat. Kami tidak akan membiarkan Israel menghalangi cita-cita kami, membunuh harapan dan kemerdekaan kami.
Apakah pihak Israel yakin bahwa mereka dapat menghindari dari tuntunan hukum atas pengusiran dan pembantaian terhadap ribuan warga Palestina di tahun 1948, disusul penghancuran kota-kota dan permukiman Palestina? Apakah Israel yakin dapat dengan mudah bersikap tak acuh atas hak jutaan warga Palestina di dalam atau luar negeri, merebut tanah air mereka, serta merusak perekenomian Palestina atau menghalangi warga Palestina agar dapat bernafas dengan bebas?
Politik PBB dan organisasi internasional telah gagal membawa Israel ke hadapan hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan terhadap warga Palestina. Hal ini membuat Israel, yang mengklaim bahwa mereka “negara demokrasi” menjadi pelanggar hukum.
Masih ada beberapa negara yang belum mengakui bahwa Israel adalah pemerintahan rasis dan apartheid yang menjajah Palestina. Sebagian negara tersebut bahkan bangga menjalin kerja sama dengan Israel atas dasar moralitas. Moralitas apa yang mereka maksud? Sikap sebagian negara yang standar ganda, dan tak acuh dengan pendudukan terhadap Palestina, membuat Israel menjadi congkak dan sombong yang dapat dengan bebas melanggar hukum internasional.
Sebagai contoh, kami diminta untuk menjelaskan metode Pendidikan Palestina yang diduga mengajarkan kekerasan. Padahal Pendidikan kami menjelaskan jati diri dan sejarah bangsa Palestina. Di saat yang sama, tidak ada yang meminta Israel menjelaskan doktrin pendidikan dan media mereka, supaya dunia dapat melihat dengan jelas “penghasutan” yang dilakukan pemerintah Israel terhadap anak-didik mereka . Kami dengan tegas menolak sikap standar ini.
Sampai kapan kezaliman ini terus terjadi terhadap bangsa kami? Kenapa masih ada negara-negara yang mendukung Israel dengan dolar dan senjata untuk menjajah dan membunuh warga Palestina, lalu bersikap tak acuh atas pelanggaran hukum? Apakah negara-negara tersebut yakin dengan cara ini akan membantu mewujudkan perdamaian di Israel dan mendukung stabilitas di kawasan? Jawabannya tentu saja tidak.
Apa yang Anda inginkan lagi dari rakyat Palestina? Kami sudah mematuhi seluruh tuntutan yang sesuai dengan aturan interasional. Kami telah bersabar, menanggung derita dan memupuk harapan. Namun apa yang terjadi? Selama beberapa dekade terakhir dunia internasional bersikap pasif atas pendudukan Israel.
Kami menekankan, sekali lagi, bahwa PLO adalah satu-satunya perwakilan resmi rakyat Palestina. Kami akan terus mendukung persatuan bangsa serta melaksanakan Pemilu Presiden dan legislatif, termasuk di kota suci Al-Quds sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Kami menyerukan dunia internasional, untuk membantu kami menekan Israel demi melaksanakan pemilu di Al-Quds.
Sampai terwujudnya harapan tersebut, kami akan terus berupaya memenuhi syarat yang dituntut demi membentuk pemerintahan yang bersatu, agar kami dapat membantu rakyat kami di manapun serta melaksanakan proyek rekonstruksi di Jalur Gaza.
Kami perlu menekankan bahwa Palestina memiliki pemerintahan sempurna yang bekerja atas dasar hukum dan transparansi serta menghormati hak-hak asasi manusia.
Kami juga berhasil bergabung dengan 115 organisasi internasional demi membela hak-hak bangsa serta mengukuhkan undang-undang pemerintahan Palestina. Kami juga akan membangun kerja sama dengan 500 organisasi internasional yang diakui PBB.
Saya kembali menekankan bahwa kami akan mendukung dialog dan kebijakan politik sebagai jalan mewujudkan perdamaian dan melawan terorisme bagaimapaun bentuknya dan dari manapun sumbernya baik di Palestina atau di seluruh dunia. Kami telah menandatangai 83 perjanjian bersama dunia internasional demi memerangi terorisme.
Kami sedang menempuh langah-langkah menjalin hubungan dengan pemerintahan Amerika Serikat, menekan otoritas Israel agar menghormati kesepakatan yang telah ditandatangi. Kami akan segera mewujudkan solusi politik permanen, mengakhiri pendudukan Israel terhadap Palestina serta mewujudkan solusi dua negara.
Sayangnya, praktik imperialisme Israel tidak akan mewujudkan stabilitas dan perdamaian bagi siapa pun. Hal ini justru mengganggu jalannya proses perdamaian dan memperpanjang penjajahan.
Dan, sepertinya kita sudah berada di persimpangan jalan. Kami sudah berada di tapal batas. Pendudukan terhadap warga Palestina tidak lagi dapat ditolerir. Rakyat kami tak lagi sanggup menanggung beban ini. Saya sudah berjuang seumur hidup demi mewujudkan perdamaian, menghormati undang-undang, diplomasi serta aktif di forum interasional.
Kami telah mengulurkan tangan demi mewujudkan stabilitas keamanan. Namun, kami tidak menemukan satupun dari pihak Israel yang menghormati solusi dua negara. Tidak ada satupun pemimpin Israel yang merasa risi menolak solusi yang sepakati oleh dunia internasional.
Karena itu, saya harus memperingatkan bahwa penolakan terhadap solusi dua negara yang dibangun berdasarkan hukum internasional akan membuka pintu alternatif lain jika Israel masih belum mengakhiri pendudukan terhadap negara kami serta menyelesaikan masalah tujuh juta pengungsi Palestina yang tanah air mereka direbut tahun 1948.
Hal ini diperparah dengan pembunuhan dan penangkapan warga Palestina; termasuk perempuan, pasien dan anak-anak; serta blokade yang masih terus berlangsung terhadap Gaza.
Rakyat Palestina tidak akan diam atas penjajahan Israel, dan akan terus melanjutkan perjuangan demi meraih hak-hak mereka. Kami memiliki solusi alternatif menyikapi teror Israel, seperti keputusan untuk kembali tanah air dan Rencana Pembagian Palestina tahun 1947 yang telah disetujui Majelis Umum PBB, di mana rakyat Palestina berhak atas 44% dari seluruh luas wilayah, dua kali lipat dari luas wilayah sesuai perjanjian tahun 1967.
Jika Israel masih terus melakukan penjajahan, mendukung rasisme seperti yang terjadi hari ini, rakyat Palestina dan masyarakat dunia tidak akan menerima tindakan tersebut. Kami akan terus melawan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak di wilayah Palestina. Israel harus mengambil pilihan bijak dalam hal ini, ingin mewujudkan perdamaian atau terus menjajah Palestina.
Undang-Undang Internasional telah menjamin penghormatan terhadap HAM dan telah mengambil tindakan yang untuk menjamin hak tersebut. Perlindungan terhadap HAM adalah unsur penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.
Berdasarkan hal ini, saya menyerukan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk melaksanakan amanat dari keputusan PBB terkait perlindungan internasional, terakhir adalah keputusan Majelis Umum PBB bulan Agustus tahun 2018.
Berdasarkan kepiutusan tersebut saya mengajak Guterres untuk melaksanakan konferensi perdamaian internasional sesuai dengan aturan PBB dan di bawah Kuartet Internasional.
Israel punya waktu setahun untuk mundur dari wilayah yang mereka rebut di tahun 1967, di antaranya adalah Al-Quds Timur. Jika Israel tidak memenuhi tuntutan ini, maka kenapa Palestina masih terus mengakui kedaulatan Israel?
Di saat yang sama, kami akan melaporkan pelanggaran hukum dan perang Israel di Mahkamah Pidana Internasional, sebagai lembaga hukum tertinggi untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dibutuhkan. Penjajahan dan apartheid adalah tindakan terlarang sesuai hukum internasional dan harus dibubarkan.
Dukungan dunia internasional terhadap aturan yang berlaku akan membantu menyelamatkan masa depan di kawasan. Kita semua memiliki kesempaan yang sama untuk hidup berdampingan dalam damai. Jika Israel tidak mengambil keputusan yang tepat, maka hal ini akan memperpanjang ketegangan di kawasan.
Apakah pemimpin Israel ingin selamanya menjadi penjajah? Kenapa Palestina harus hidup terjajah di negaranya atau menjadi pengungsi di negara orang? Apakah tidak ada pilihan lain untuk kami? Seperti kebebasan dan kemerdekaan mislanya?
Rakyat Palestina di manapun adalah manusia yang kreatif dan inovatif. Seluruh dunia mengakui fakta tersebut. Mereka berhak hidup bebas di tanah air. Dari sini saya menyerukan rakyat Palestina di manapun di dunia, untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan memperlihatkan sikap bangsa Palestina yang selalu siap berjuang demi meraih kebebasan dalam melawan penjajahan dan rasisme.
Salam hormat kepada warga Palestina di seluruh dunia dan kepada seluruh bangsa dan negara yang mendukung rakyat Palestina di Al-Quds dan Al-Aqsa serta menentang penjajahan brutal yang telah menghancurkan Palestina dan menyebabkan warga Palestina kehilangan tanah air mereka di Tepi Barat, Al-Quds, dan Jalur Gaza.
Saya juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah berpartisipasi di seluruh dalam memperjuangkan hak-hak Palestina, mengakhiri pendudukan, apartheid, keadilan, kebebasan dan hak berdikari bagi rakyat kami.
Perlu diketahui bahwa penolakan terhadap pendudukan dan penjajahan Israel bukanlah anti-semit, karena dukungan terhadap kemerdekaan adalah kewajiban masyarakat dunia. Saya turut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kebijakan politik dan ekonomi Palestina.
Telah tiba waktunya bagi kami untuk mengambil langkah-langkah tegas mewujudkan harapan bangsa Palestina. Mengakhiri penjajahan terhadap tanah air serta mengukuhkan keadilan di Palestina.
Saya ingatkan kepada pemimpin Israel, jangan coba-coba menjajah warga Palestina dan menghilangkan hak-hak mereka. Karena hal ini akan mengundang kehancuran di seluruh lini.
Disini saya kembali menegaskan bahwa rakyat Palestina akan terus membela tanah air dan tindak akan tunduk, menyerah atau meninggalkan tanah air. Rakyat Palestina akan terus berjuang mengakhiri penjajahan Israel demi mewujudkan negara Palestina merdeka dengan sebagai Al-Quds ibukotanya.
(T.RS/S: RT Arabic)
