Ramallah, NPC – Komite Tahanan Palestina, pada Sabtu (05/03/2022), menegaskan bahwa sejak 2015, otoritas pendudukan Israel telah mengeluarkan lebih dari 8.700 perintah penahanan administratif, yang menargetkan semua penduduk Palestina, yang aktif secara politik, sosial, dan bahkan yang aktif dalam organisasi ilmu pengetahuan.
“Perintah ini mencakup semua kelompok masyarakat Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Pengadilan berkontribusi secara sentral dalam memperkuat kejahatan ini,” sebut Komite Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Palinfo.
Komite Tahanan Palestina menunjukkan bahwa jumlah tahanan administrasi di penjara pendudukan pada saat ini mencapai lebih dari 500, termasuk seorang wanita, Shuruq Al-Badan. Mayoritas tahanan administrasi adalah mantan tahanan yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara otoritas pendudukan Israel.
“Mereka ditahan di sejumlah penjara, di antaranya Megiddo, Ofer, Al-Naqab, Raymond, dan Damon. Mayoritasnya berada di penjara Negev, di mana terdapat sebanyak 228 tahanan, selanjutnya penjara Ofer, berjumlah 170 tahanan,” sebut Komite Tahanan Palestina.
Menurut pemantauan Komite Tahanan Palestina, tragedy kejahatan penahanan administratif yang dilakukan otoritas pendudukan Israel, selama beberapa dekade terakhir, dikaitkan dengan konfrontasi melawan pendudukan Israel.
“Kami menemukan bahwa sejak tahun 1987 ketika Intifada Batu dan pada 2000 ketika Intifada Al-Aqsa, serta tahun-tahun berikutnya adalah landasan penting untuk membaca tingkat kejahatan (penahanan administratif) di Palestina. Namun, otoritas pendudukan Israel tidak pernah berhenti melakukannya, bahkan mengubahnya menjadi prosedur sentral dalam politik mereka,” sebut Komite Tahanan Palestina.
Otoritas pendudukan Israel memperkuat eskalasi penahanan administrative sejak 2015 setelah pecahnya pemberontakan rakyat Palestina. Selama tahun tersebut, perintah penahanan administratif mencapai sejumlah 1.248 perintah. Kasus persentase tertinggi tercatat selama tahun berikutnya, pada tahun 2016, kasus penahanan administratif mencapai 1.742 kasus.
Selama beberapa dekade terakhir, para tahanan administrasi mampu menghadapi kebijakan ini dengan semua kemampuan mereka, terutama dengan melakukan boikot pengadilan dan mogok makan. Sejak akhir 2011 hingga akhir tahun 2021 lalu, tahanan administiratif Palestina melakukan lebih dari 400 aksi pemogokan individu. Beberapa tahanan Palestina bahkan melakukan lebih dari satu kali aksi mogok makan karena penangkapan berulang. Pada tahun para tahanan administrtif Palestina melakukan aksi mogok makan massal yang berlangsung selama 62 hari.
Penahanan administratif adalah penahanan tanpa tuduhan atau proses pengadilan, dengan tuduhan bahwa seseorang berencana untuk melakukan pelanggaran di waktu akan datang. Penahanan administratif tidak memiliki batas waktu, sedangkan bukti yang menjadi dasar penahanan tidak diungkapkan.
Otoritas pendudukan Israel menggunakan sistem penahanan yang bertentangan dengan hukum internasional ini secara luas dan rutin, di mana mereka telah menggunakannya untuk menahan ribuan penduduk Palestina dalam jangka waktu yang lama.
Penahanan administratif dikeluarkan oleh perintah militer Israel dalam jangka waktu maksimum enam bulan. Namun, dapat diperpanjang tanpa batas waktu.
Otoritas pendudukan Israel mulai menggunakan hukuman ini kepada penduduk Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, sejak pendudukan Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur pada 1967.
Tanggal pembebasan tahanan administratif tidak diketahui dengan pasti. Perintah untuk memperbarui status tahanannya dapat dikeluarkan beberapa hari sebelum tanggal pembebasan, atau pada hari yang sama dengan jadwal pembebasan tahanan tersebut.
(T.FJ/S: Palinfo, AA)
