Zurich, NPC – Federasi olahraga menyerukan sportivitas di semua turnamen dan tidak melibatkan politik dalam olahraga, dengan menetapkan prinsip-prinsip Komite Olimpiade, yang melarang penggunaan olahraga untuk tujuan politik.
Semua federasi olahraga internasional menolak untuk mencampuradukkan politik dan olahraga, dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelanggar. Namun, federasi lain, yang dipimpin oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menerapkan kebijakan standar ganda, dan mendukung dimasukkannya politik dalam olahraga ketika Polandia menolak menghadapi Rusia di kualifikasi Piala Dunia, akibat operasi militer Rusia di Ukraina.
Hukuman Akibat Mencampuradukkan Politik dengan Olahraga
Beberapa bintang sepak bola telah dikenakan hukuman karena melanggar hal ini, mulai dari denda finansial dan skorsing. Legenda sepak bola Mesir, Muhammad Aboutrika, termasuk di antara pemain bola yang paling terkenal yang dihukum FIFA, karena mengangkat pesan solidaritas untuk mendukung Jalur Gaza dan Palestina dalam menghadapi serangan Israel, perang yang merenggut nyawa dan menciptakan teror di antara orang-orang yang tidak bersalah pada tahun 2008.
Pada saat itu, Aboutrika menjadi sasaran kritik dan hukuman yang luas, dengan dituduh melibatkan politik dalam olahraga.
Pada tahun 2009, Federasi Sepak Bola Spanyol menghukum mantan penyerang Sevilla, Frederic Oumar Kanoute, dengan sejumlah denda, setelah ia memperlihatkan kaus yang bertuliskan “Palestina” dalam beberapa bahasa, saat merayakan gol dalam pertandingan timnya melawan Deportivo de La Coruna di Piala Raja Spanyol.
Federasi Spanyol menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap peraturannya yang melarang pesan politik atau agama di lapangan.
FIFA juga memutuskan untuk mendenda dua pemain sepak bola Swiss, Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka, atas selebrasi yang dianggap “politis” setelah mencetak gol ke gawang Serbia dalam pertemuan kedua tim di Piala Dunia 2018 di Rusia.
Tahun lalu, pegulat Aljazair, Fathi Norine, adalah atlet yang paling terdampak akibat hukuman karena “melibatkan politik dalam olahraga”, setelah ia diskors selama 10 tahun, akibat mengundurkan diri pada saat menghadapi pegulat asal Israel di Olimpiade “Tokyo 2020”.
Kebijakan Standar Ganda
FIFA telah berulang kali mengeluarkan peringatan untuk tidak mencampurkan olahraga dengan unsur politik, dan juga memperingatkan agar tidak menggunakan olahraga sebagai alat tekanan politik antar negara. Namun, pihak FIFA sendiri membenturkan hal tersebut dengan mengeluarkan keputusan bersama dengan Federasi Sepak Bola Eropa, pada Senin (28/02/2022), di mana mereka mengumumkan mengecualikan Rusia dari kualifikasi Piala Dunia untuk Piala Dunia di Qatar, dan penangguhan partisipasi tim dan klubnya di kompetisi internasional, karena alasan politik semata.
Keputusan federasi internasional membuat slogan “Tidak mencampurkan politik dan olahraga” tampak hanya slogan fiktif semata, yang dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Rusia dalam komentarnya tentang keputusan untuk mengecualikan tim dan klub nasionalnya.
Federasi Sepak Bola Rusia mengatakan bahwa keputusan tersebut jelas bersifat diskriminatif dan merugikan sejumlah besar atlet, pelatih, staf klub, tim nasional, dan yang terpenting jutaan penggemar Rusia dan asing yang kepentingannya harus dilindungi oleh organisasi olahraga internasional sejak awal.
Federasi Sepak Bola Rusia menekankan bahwa keputusan semacam itu mengarah pada perpecahan komunitas olahraga dunia, yang selalu berpegang pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan bebas dari politik.
(T.FJ/S: RT Arabic)
